Pertama, saya ingin mengenalkan apa itu MAKI. MAKI atau Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia adalah sebuah organisasi masyarakat sipil yang bertujuan untuk memberantas korupsi. MAKI merupakan salah satu organisasi yang sering membawa kasus-kasus korupsi ke ranah hukum.
Baru-baru ini, MAKI membuat pernyataan yang sangat penting, yaitu meminta agar KPK tidak hanya mempermasalahkan kasus kecil ketika menangani kasus korupsi. Hal ini dikarenakan MAKI merasa bahwa KPK terlalu ter focused pada kasus-kasus kecil dan tidak memperhatikan kasus-kasus besar yang sebenarnya lebih berpengaruh pada perekonomian dan kebijakan negara.
Kasus-kasus kecil yang dimaksud oleh MAKI adalah kasus-kasus korupsi yang terjadi di jajaran lower level atau pegawai biasa. MAKI berpendapat bahwa meskipun kasus-kasus ini memang perlu diangkat dan diadili, namun hal tersebut tidak bisa menjadi prioritas utama dalam penanganan korupsi.
Hingga saat ini, MAKI masih menunggu tanggapan dari KPK mengenai pernyataan mereka tersebut. Hanya waktu yang akan menentukan apakah KPK akan merespons permintaan MAKI atau tidak.
Namun, bukan hanya MAKI yang mengecam KPK karena hanya memerhatikan kasus kecil. Beberapa tokoh masyarakat dan ahli hukum juga mengkritik KPK, mengatakan bahwa lembaga anti-korupsi tersebut seharusnya lebih tegas dalam menangani kasus-kasus korupsi besar.
Sebagai contoh, kasus korupsi E-KTP yang dilakukan oleh sejumlah besar pejabat publik merupakan kasus besar yang menjadi sorotan nasional. Namun, hingga saat ini, sedikit hasil yang dicapai oleh KPK dalam menangani kasus tersebut.
Tentu saja, tidak bisa dipungkiri bahwa menangani kasus korupsi besar membutuhkan waktu dan upaya yang lebih besar. Namun, jika KPK ingin menjaga kepercayaan masyarakat pada lembaga mereka, maka penanganan kasus korupsi besar perlu menjadi prioritas.
Dalam menjalankan tugasnya, MAKI sering kali mengadakan aksi-aksi demontrasi dan melakukan advokasi publik. MAKI juga terlibat dalam melakukan pemantauan terhadap jalannya proses hukum terhadap kasus korupsi.
Semua ini dilakukan dengan tujuan agar korupsi bisa terus diberantas dan pemerintah serta masyarakat bisa terbebas dari praktek yang merusak ini.
Di masa pandemi seperti sekarang, MAKI juga terus melakukan kampanye anti-korupsi. MAKI berfokus pada sektor kesehatan, karena banyaknya dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19.
MAKI mendesak pemerintah untuk memastikan dana tersebut digunakan dengan tepat dan tidak disalahgunakan. MAKI juga membuat kampanye publik untuk melaporkan praktek korupsi yang terjadi di sektor kesehatan.
Melalui langkah-langkah seperti ini, MAKI berharap bisa membangkitkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam memerangi korupsi.
Kesimpulannya, MAKI meminta KPK untuk tidak hanya memperhatikan kasus kecil dalam menangani kasus korupsi. Ini dikarenakan kasus-kasus besar jauh lebih berpengaruh pada perekonomian dan kebijakan negara.
MAKI juga terus melakukan aksi-aksi demontrasi dan melakukan advokasi publik dalam memerangi korupsi. Di masa pandemi seperti sekarang, MAKI juga melakukan kampanye anti-korupsi di sektor kesehatan.
Semua anggota masyarakat Indonesia juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam membangun kesadaran anti-korupsi. Dengan bersama-sama memerangi korupsi, kita bisa membangun Indonesia yang adil dan makmur.
