F-PKS Mengapresiasi Tindakan Gubernur Edy Copot Kadis PUPR Sumut dalam Keputusannya

F PKS Mengapresiasi Tindakan Gubernur Edy Copot Kadis PUPR Sumut dalam

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, memiliki sikap tegas dalam menghadapi kasus-kasus korupsi di lingkungan pemerintahannya. Belakangan ini, ia memutuskan untuk mencopot Kadis PUPR Sumut, Ir. Bobby Nasution, karena terlibat dalam proyek fiktif senilai Rp 6,9 miliar.

Keputusan tersebut memperoleh apresiasi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS). Menurut Wakil Ketua F-PKS Sumut, H. Abdurrahim Sitompul, sikap tegas yang dipertunjukkan oleh Gubernur Edy perlu dicontoh oleh kepala daerah lain di Indonesia.

“Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini, kenyataan menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi masih terjadi di hampir semua sektor pemerintahan. Oleh karena itu, kami sangat mengapresiasi sikap tegas yang diambil oleh Gubernur Edy, karena ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara berada di jalur yang benar dalam menyelesaikan masalah ini,” kata H. Abdurrahim Sitompul.

Dalam pidatonya di depan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), Gubernur Edy mengungkapkan bahwa ia akan terus memerangi kasus korupsi di Sumatera Utara.

“Saya tidak akan mentolerir tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahannya. Kita harus membuktikan bahwa Sumatera Utara bersih dari praktik-praktik ini, dan tidak ada tempat bagi para koruptor di sini,” tegasnya.

Selain mencopot Kadis PUPR Sumut, Gubernur Edy juga meminta semua kepala daerah dan anggota DPRD untuk lebih berhati-hati dalam mengelola anggaran daerah. Ia menekankan bahwa penggunaan uang rakyat harus benar-benar transparan dan akuntabel.

“Dana yang digunakan harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Saya minta semua kepala daerah dan anggota DPRD untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan integritas,” ujarnya.

Langkah-langkah Gubernur Edy ini diapresiasi tidak hanya oleh F-PKS, namun juga oleh masyarakat Sumatera Utara secara luas. Mereka berharap agar tindakan ini tidak hanya sekedar kewajiban moral, tapi juga diikuti dengan tindakan nyata untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di daerah tersebut.

“Kita butuh lebih banyak pemimpin seperti Gubernur Edy yang berani melawan korupsi dan menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai prioritas utama. Saya berharap ke depannya, Sumatera Utara bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam menyelesaikan masalah ini,” tutur salah satu aktivis masyarakat Sumatera Utara, Rahmat Hidayat.

Secara keseluruhan, sikap tegas yang ditunjukkan oleh Gubernur Edy dalam menghadapi kasus-kasus korupsi di Sumatera Utara patut diapresiasi dan diikuti oleh kepala daerah di daerah lain. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi hal yang utama dalam pengelolaan anggaran daerah, sehingga uang rakyat dapat digunakan dengan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat.

Original Post By Dmarket