H1: KPU Harus Ingat, Kualitas Pelaksanaan Pengaruhi Legitimasi Hasil Pemilu
Indonesia sebagai negara demokrasi sangat sering menggelar pemilu sebagai salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam menentukan arah kebijakan negara. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilu memiliki tanggungjawab besar dalam memastikan kualitas pelaksanaan pemilu agar hasilnya dapat dianggap sah dan legitim.
Namun, pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang lalu, banyak kecurangan dan pelanggaran yang terjadi, memicu keraguan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, KPU mesti meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu agar hasilnya sah dan dapat dianggap legitim.
Berikut adalah beberapa langkah yang harus diambil oleh KPU untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu:
1. Meningkatkan Kualitas Data Pemilih
Kualitas data pemilih sangat penting dalam menjamin keabsahan hasil pemilu. Oleh karena itu, KPU harus memastikan bahwa daftar pemilih terbaru dan akurat. KPU juga harus menerapkan sistem validasi data pemilih untuk memastikan bahwa daftar pemilih tidak mengandung data palsu atau duplikat.
2. Penegakan Hukum yang Tegas
KPU mesti menegakkan hukum yang berlaku secara tegas pada pelaku pelanggaran pemilu seperti money politic, kampanye hitam dan bentuk lain pengaruh politik pada pilkada. Pihak KPU juga harus memperketat sistem pengawasan atas segala bentuk pelanggaran yang terjadi.
3. Kontrol Pembiayaan Kampanye
Pembiayaan dalam kampanye politik menjadi tantangan untuk KPU agar pelaksanaan pemilu tetap fair. Oleh karena itu, KPU harus menerapkan sistem pembiayaan kampanye yang terbuka dan transparan. KPU harus memastikan bahwa kampanye tidak melampaui batas-batas yang dibenarkan oleh hukum, serta untuk mengecek sumber-sumber informasi yang digunakan dalam kampanye oleh calon.
4. Sistem Perhitungan Suara yang Transparan
KPU wajib menyelesaikan penghitungan suara secara fair dan transparan serta mengumumkan hasil penghitungan secara akurat, jelas, dan cepat agar tidak menjadi bahan kontroversi. KPU harus meningkatkan jumlah petugas di TPS agar penghitungan surat lebih cepat dan akurat.
5. Pelatihan Petugas Pemilu
KPU harus memastikan bahwa petugas pemilu dilatih dengan baik dan diberikan pemahaman yang mendalam mengenai aturan dan etika yang diatur oleh hukum. KPU juga harus memastikan bahwa petugas pemilu terampil melakukan proses pemungutan suara dan penghitungan suara.
6. Komunikasi yang Efektif dengan Pengawas Pemilu
KPU harus berkomunikasi secara aktif dengan pengawas pemilu untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak KPU juga harus meningkatkan komunikasi dengan kalangan media dan masyarakat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemilu.
7. Menjamin Keamanan Pelaksanaan Pemilu
KPU harus memastikan bahwa pelaksanaan pemilu berjalan dengan aman dan damai. KPU mesti bersikap proaktif terhadap potensi kerusuhan dan gangguan keamanan lainnya.
8. KPU Wajib Menjaga Integritas
Ketika melakukan tugasnya, KPU harus memastikan integritas dan akuntabilitas dalam tindakan mereka. KPU wajib memperhatikan kinerja dan menjamin bahwa semua proses pemilu dijalankan dengan integritas yang tinggi dan komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
9. KPU Wajib Menyediakan Informasi yang Akurat dan Transparan
KPU harus menyediakan informasi yang akurat dan transparan mengenai pelaksanaan pemilu, dari undang-undang pemilu hingga proses penghitungan suara. KPU juga mesti menjamin bahwa informasi yang disediakan tidak mengandung bias atau disinformasi.
10. KPU Mengakui Peran Pengawas Pemilu
KPU mesti lebih kooperatif dengan pengawas pemilu di tingkat lokal dan melibatkan mereka dalam penyelenggaraan pemilihan untuk memastikan integritas dan transparansi pemilu. Pengawas pemilu di tingkat lokal harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi kepada KPU.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu, KPU harus memastikan bahwa semua proses pemilihan umum terlaksana dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Semua langkah yang diambil harus dilakukan secara transparan dan terbuka untuk memastikan kepercayaan masyarakat pada komisi pemilihan umum. Kualitas pelaksanaan yang baik akan memastikan hasil pemilihan umum dianggap sah dan dapat dijadikan dasar kebijakan negara yang diambil di kemudian hari.
Original Post By Dmarket
