Bawaslu Salatiga Akan Memantau Gelagat Mantan Narapidana Yang Nyaleg

Bawaslu Salatiga Akan Memantau Gelagat Mantan Narapidana Yang Nyaleg

Endus Gelagat Mantan Napi Nyaleg, Bawaslu Salatiga: Akan Kami Kawal

Dalam setiap pemilihan umum, ada banyak isu dan sorotan yang menjadi perhatian masyarakat. Salah satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah calon-calon yang maju dalam pemilihan umum. Namun, apa yang terjadi jika ada mantan narapidana yang nyaleg? Apakah benar mereka bisa melewati proses seleksi sebagai calon legislatif? Bagaimana tanggapan dari pihak pengawas pemilihan umum, seperti Bawaslu? Mari kita simak artikel tentang endus gelagat mantan napi nyaleg berikut ini.

Siapa sih yang Tidak Tahu Bee Hui Somba?

Bee Hui Somba, mantan napi yang nyaleg di Jawa Tengah, namanya cukup terkenal dalam beberapa waktu terakhir. Bee Hui Somba maju dalam pemilihan legislatif Provinsi Jawa Tengah. Namun, sorotan terhadap Bee Hui Somba adalah karena ia merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

Meskipun ia telah menjalani hukuman penjara dan telah bebas, tetapi apakah ia memenuhi syarat untuk menjadi calon legislatif? Ditambah lagi, Bee Hui Somba merupakan orang yang memenuhi syarat untuk menjadi calon legislatif di bawah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu Salatiga: Kami Akan Menjaga Proses Demokrasi

Bawaslu Salatiga merupakan salah satu pihak yang bertanggung jawab dalam menjaga proses demokrasi berjalan lancar. Ketua Bawaslu Salatiga, Fendyas Ekoeng, mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga agar proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

Menurut Fendyas, calon-calon legislatif yang akan maju dalam pemilihan umum harus memenuhi beberapa syarat yang telah diatur oleh undang-undang. Salah satunya adalah syarat calon legislatif telah menjalani hukuman pidana dengan masa tahanan kurang dari 5 tahun.

Namun, Fendyas menegaskan bahwa Bawaslu tidak dapat memutuskan apakah Bee Hui Somba dapat maju sebagai calon legislatif atau tidak, karena itu menjadi kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peran KPU dalam Seleksi Calon Legislatif

KPU memiliki peran penting dalam memutuskan apakah seorang calon legislatif bisa maju atau tidak dalam pemilihan umum. Sebelum maju menjadi calon legislatif, partai politik harus mendaftarkan calonnya ke KPU. Setelah mendaftar, KPU akan melakukan seleksi terhadap calon legislatif tersebut.

Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon legislatif sebelum masuk dalam daftar calon legislatif yang akan dikeluarkan oleh KPU. Syarat tersebut diantaranya adalah calon harus warga negara Indonesia yang berusia minimal 21 tahun pada saat pemilihan umum berlangsung dan memenuhi syarat administrasi.

Bagaimana dengan Calon Legislatif yang Berkas Pidana Habis?

Ada kasus-kasus calon legislatif yang telah menjalani hukuman pidana dan kasusnya telah selesai atau “habis”. Apakah mereka dapat maju dalam pemilihan umum menjadi calon legislatif?

Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, calon legislatif yang berkaitan dengan hukuman pidana hanya dimaksudkan bagi calon legislatif yang masih menjalani hukuman. Artinya, jika seseorang sudah menjalani hukuman dan kasusnya sudah selesai, maka ia dapat menjadi calon legislatif.

Namun, partai politik yang akan mengajukan calon legislatif yang pernah mengalami kasus pidana harus membuktikan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat dengan menyerahkan surat keterangan dari pihak yang berwenang.

Bagaimana Pihak Pemilih Menilai Hal Ini?

Ada pihak yang merasa bahwa mantan narapidana yang nyaleg justru merusak tata nilai moral dalam politik. karena politik dilihat sebagai sebuah usaha untuk “membangun” dan memperbaiki situasi sosial yang ada, bukan memberikan kesempatan untuk orang yang telah melakukan tindakan kriminal untuk jadi anggota Parlemen.

Namun, ada pihak yang berpendapat bahwa semua orang berhak untuk maju dan dipilih dalam pemilihan umum, termasuk mantan narapidana. Perlu diketahui bahwa seseorang yang telah menjalani hukuman juga memiliki hak yang sama seperti orang lain, khususnya hak politik.

Sekali lagi, meskipun hukum memberikan hak calon legislatif yang pernah terkena masalah pidana, tetapi setiap pemilih juga harus mempertimbangkan apakah mereka akan memilih orang yang pernah “bermain” dengan hukum dan kemudian diberi kesempatan yang sama atau orang lain yang lebih layak untuk memimpin.

Kesimpulan

Menjadi calon legislatif memang bukan sembarang perkara. Setiap calon harus memenuhi syarat yang telah diatur oleh undang-undang dan setiap tindakan dalam proses pemilihan harus dijaga oleh pihak-pihak terkait, termasuk Bawaslu dan KPU.

Namun, jika ada mantan narapidana yang ingin maju dalam pemilihan umum sebagai calon legislatif, maka ia memiliki hak yang sama seperti orang lainnya. Namun, sebagai pemilih, kita tentunya harus mempertimbangkan dengan bijak siapa yang benar-benar layak untuk memimpin dan mewakili kepentingan rakyat. Ajukan pertanyaan yang tepat kepada mereka saat berdebat dan berikan suaramu setelah pertimbangan yang matang. Tanpa menciptakan suasana kritis yang konsisten, memilih mereka memilih terus dalam keterpurukan.

Original Post By Dmarket