Berita  

PTPN VII Way Berulu Reported by FMPB Pesawaran to Polda Lampung Over Allegations of Land Domination.

PTPN VII Way Berulu Reported by FMPB Pesawaran to Polda

Dugaan Penguasaan Lahan PTPN VII Way Berulu Dilaporkan ke Polda Lampung oleh FMPB Pesawaran

H1: Dugaan Penguasaan Lahan, PTPN VII Way Berulu Dilaporkan FMPB Pesawaran ke Polda Lampung

Situasi terbaru dalam sengketa lahan antara PTPN VII Way Berulu dengan masyarakat di Kabupaten Pesawaran, Lampung, semakin memuncak. Pada bulan Maret 2021, Forum Masyarakat Peduli Bumi (FMPB) Pesawaran melaporkan Dugaan Penguasaan Lahan oleh PTPN VII Way Berulu ke Polda Lampung. Kasus ini menjadi menarik perhatian banyak orang dan melahirkan berbagai opini di masyarakat. Berikut adalah fakta terbaru mengenai kasus tersebut.

1. PTPN VII Way Berulu: Siapa Mereka?

PTPN VII Way Berulu adalah salah satu perusahaan besar di bidang perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Perusahaan ini terkenal dengan produksi kelapa sawit bernama Palm Oil.

2. Latar Belakang Kasus

Sengketa antara masyarakat dan perusahaan ini dimulai pada tahun 1993 ketika perusahaan melalui nota persetujuan berusaha memperoleh hak atas tanah seluas 10.000 hektar di empat desa, yaitu Desa Kembang Jepun, Desa Gedong Rejo, Desa Negeri Ujung, dan Desa Tanjung Raya. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan mengaku telah memperoleh hak atas lahan seluas 16.000 hektar.

3. Tuntutan Masyarakat

Masyarakat menuntut agar perusahaan melepaskan tanah tersebut karena dianggap sebagai tanah adat dan dihuni oleh penduduk setempat selama bertahun-tahun. Penyitaan tanah juga menyebabkan kerusakan lingkungan dan keberadaan sumber air menjadi berkurang.

4. Proses Hukum yang Berlangsung

Masyarakat mencoba menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum tetapi prosesnya sangat lambat dan sulit. Perusahaan berusaha menghindari pemberhentian aktivitasnya di area tersebut.

5. Laporan FMPB Pesawaran ke Polda Lampung

Situasi semakin memanas ketika pada bulan Maret 2021, Forum Masyarakat Peduli Bumi (FMPB) Pesawaran melaporkan dugaan penguasaan lahan oleh PTPN VII Way Berulu ke Polda Lampung. Pengaduan masyarakat ini mengklaim bahwa perusahaan melakukan aktivitas di lahan seluas 3.000 hektar tanpa memiliki izin yang sesuai.

6. Tindak Lanjut Polda Lampung

Polda Lampung merespon laporan tersebut dan akan melakukan investigasi terhadap dugaan penguasaan lahan oleh perusahaan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari konflik lebih lanjut dan memberikan keputusan yang adil bagi kedua belah pihak.

7. Sosialisasi Undang-Undang Agraria

Dalam situasi yang kian kompleks ini, pemerintah harus memberikan solusi untuk mengakhiri sengketa tanah antara perusahaan dan masyarakat. Sosialisasi Undang-Undang Agraria menjadi salah satu cara untuk memutus rantai sengketa lahan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

8. Dampak Terhadap Lingkungan

Sektor perkebunan kelapa sawit memang memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia. Namun, dampaknya terhadap lingkungan juga tidak boleh diabaikan. Kerusakan lingkungan akibat aktivitas perkebunan kelapa sawit harus diatasi agar tidak merusak lingkungan.

9. Perlindungan Masyarakat Adat

Pemerintah harus memperhatikan perlindungan atas hak masyarakat adat pada hak atas tanah sehingga terjadi kesetaraan dalam pengelolaan persalinan. Dalam situasi ini, perusahaan bisa memanfaatkan lahan dengan izin yang sesuai dan perhatian pada kerusakan lingkungan sekaligus memperhatikan hak atas tanah masyarakat adat.

10. Kesimpulan

Kesimpulannya, kasus Dugaan Penguasaan Lahan oleh PTPN VII Way Berulu, Pesawaran menjadi isu yang kompleks dan kontroversial. Meskipun masyarakat terus berjuang untuk mempertahankan hak atas tanah adat, solusi yang tepat harus dicari. Perlindungan atas hak masyarakat adat menjadi solusi terbaik dalam mencari kesetaraan pengelolaan lahan dan alam yang tepat.

Original Post By Dmarket

Exit mobile version