Suara Ketua KPU Mengenai 50 Bacaleg Mantan Terpidana yang Kontroversial.

Suara Ketua KPU Mengenai 50 Bacaleg Mantan Terpidana yang Kontroversial

Ketua KPU Buka Suara Soal 50 Bacaleg Mantan Terpidana

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, angkat bicara terkait dengan adanya 50 calon legislative (bacaleg) yang pernah terjerat kasus kriminal dan sempat mendekam di balik jeruji besi. Menurutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan di antaranya ada hubungannya dengan status hukum seseorang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Arief saat menghadiri acara diskusi bertajuk “Tanggung Jawab Politikita dalam Pemilu 2019” di salah satu kampus di Jakarta pada Kamis (14/3/2019). Menurutnya, meski ada beberapa bacaleg yang pernah terciduk dalam kasus tindak pidana, namun mereka masih bisa mencalonkan diri karena telah mempertahankan hak politiknya setelah bebas dari penjara.

#1 Faktor Pengaruh Kemampuan Seseorang untuk Mencalonkan Diri sebagai Bacaleg

Kemampuan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai bacaleg memang terpengaruh dengan beberapa faktor seperti misalnya jaringan politik yang dimiliki, modal dana, dukungan masyarakat dan lain sebagainya. Namun Arief mengatakan jika salah satu faktor yang juga mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mencalonkan diri adalah status hukum seseorang.

#2 Bacaleg yang Pernah Terjerat Kasus Kriminal dan Sempat Menderita di Balik Jeruji Besi

Pada Pemilu 2019, ada 50 bacaleg yang pernah terjerat kasus kriminal dan sempat mendekam di balik jeruji besi. Hal ini mengundang pro kontra baik dari masyarakat maupun dari kalangan politisi. Namun, menurut Arief, yang terpenting adalah bacaleg tersebut telah mempertahankan hak politiknya setelah keluar dari penjara.

#3 Bacaleg Harus Memenuhi Syarat dan Aturan yang Ada

Bacaleg yang ingin mencalonkan diri harus memenuhi syarat dan aturan yang ada, termasuk persyaratan kelayakan seperti memiliki catatan hukum yang bersih, tidak terlibat kasus korupsi maupun kasus lain yang sejenis. Namun demikian, meskipun ada pengecualian bagi bacaleg yang pernah berurusan dengan hukum asalkan sudah menjalani hukuman dan memperoleh rehabilitasi.

#4 Kontroversi Terkait Bacaleg Mantan Terpidana

Terkait dengan bacaleg mantan terpidana, kontroversi pun sepertinya tak bisa dihindari. Pasangan calon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf Amin, tidak memasukkan bacaleg mantan terpidana dalam tim suksesnya. Contoh bacaleg mantan terpidana yang tak diikutkan dalam tim sukses Jokowi-Ma’ruf Amin adalah Doyok dan Bugis. Sementara itu, capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno, memilih menggelengkan kepala dan mendorong bacaleg mantan terpidana untuk tetap memperjuangkan hak politiknya.

#5 Rehabilitasi sebagai Syarat dalam Mencalonkan Diri sebagai Bacaleg

Ada beberapa pengacara dan mantan narapidana yang beranggapan jika syarat untuk mencalonkan diri sebagai bacaleg seharusnya dilakukan melalui rehabilitasi, bukan hanya sekedar bebas dari penjara. Hal ini sejalan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Bacaleg yang menyebutkan jika bacaleg harus melewati syarat calon legislatif diantaranya memiliki hak pilih, tidak terlibat kasus korupsi, tidak pernah menjadi anggota organisasi terlarang dan menjadi warga negara Indonesia.

#6 Kembali ke Pemenuhan Syarat dan Aturan dalam Mencalonkan Diri

Pemenuhan syarat menjadi bacaleg memprioritaskan calon yang memiliki catatan hukum bersih, punya kredibilitas yang tinggi, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana di dalamnya terdapat ketentuan tentang kualifikasi pengusul calon anggota dewan.

#7 Masyarakat di Tangan Pengambil Keputusan

Kembali ke diskusi yang dihadiri oleh Arief Budiman, disampaikan pula jika masyarakat yang menjadi tangan pengambil keputusan. Dalam hal ini, masyarakat harus dilibatkan sejak awal dalam memilih bacaleg dan melakukan pemantauan terhadap kinerja mereka saat menjabat sebagai anggota legislatif.

#8 Imbauan dari KPU untuk Mencermati Bacaleg

KPU pun menyarankan para pemilih untuk mencermati bacaleg yang akan dipilih. Adapun cara untuk melakukannya adalah dengan memperhatikan biodata dan rekam jejak yang dimiliki bacaleg tersebut, serta mempertimbangkan visi dan misi yang diusung.

#9 Upaya Pemberantasan Korupsi sebagai Solusi

Sektor politik memang rentan terhadap korupsi. Namun, KPU meyakini jika upaya pemberantasan korupsi dapat diwujudkan melalui pemisahan antara konstituen dan uang, serta memberikan dukungan penuh terhadap penyelidikan atas kasus-kasus korupsi.

#10 Kesimpulan

Dalam hal ini, jika bacaleg mantan terpidana ingin mencalonkan diri pada Pemilu 2019, maka ia harus memenuhi syarat dan aturan yang ada, serta sudah menjalani hukuman dan memperoleh rehabilitasi. Bagi pemilih, disarankan untuk mencermati bacaleg yang akan dipilih dengan memperhatikan biodata dan rekam jejaknya, serta mempertimbangkan visi dan misi yang diusung. Pemberantasan korupsi juga menjadi solusi penting dalam upaya menjaga integritas dan transparansi dalam pesta demokrasi.

Original Post By Dmarket