Acara buka puasa bersama atau lebih dikenal sebagai bukber adalah salah satu tradisi yang selalu dilakukan di Indonesia saat bulan Ramadan tiba. Selain sebagai ajang berkumpul dengan keluarga dan teman, bukber juga sering diadakan sebagai agenda politik bagi beberapa partai politik. Namun, Ketua DPP NasDem, Willy Aditya membantah bahwa acara bukber yang diadakannya bukanlah bagian dari agenda politik. Lalu, bagaimana hal ini terjadi pada tahun ini?
Willy Aditya Menegaskan bahwa Bukber Bukan Agenda Politik
Willy Aditya mengatakan dalam konferensi pers yang digelar pada 13 April 2021 bahwa acara bukber yang diadakannya tidak memiliki agenda politik. Ia menjelaskan bahwa acara tersebut hanya diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi antara para kader Partai NasDem dan juga tokoh-tokoh di daerah pemilihan (dapil) di mana ia terpilih sebagai anggota DPR.
Meskipun begitu, bukan rahasia lagi bahwa acara bukber sering dimanfaatkan sebagai ajang kampanye bagi para politisi. Oleh karena itu, pernyataan Willy Aditya yang membantah bahwa acara bukber yang diadakannya tidak memiliki agenda politik tentu saja menimbulkan banyak reaksi di kalangan masyarakat.
Kontroversi di Balik Bukber Willy Aditya
Banyak netizen yang mengkritik pernyataan Willy Aditya. Sebagian menilai bahwa bukber yang diadakan oleh politisi selalu memiliki agenda politik, bahkan jika mereka membantahnya sebaliknya. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa bukber memang tidak harus selalu berbau politik dan sepenuhnya bisa dijadikan sebagai ajang silaturahmi.
Namun, kontroversi terkait bukber Willy Aditya tak hanya terbatas pada pernyataannya yang membantah agenda politik. Pada tahun ini, acara bukber yang diadakan oleh Ketua DPP NasDem tersebut menimbulkan polemik lantaran melibatkan Bunda PAUD Siti Hikmawati Soeharto sebagai salah satu undangan.
Siti Hikmawati Soeharto Hadir dalam Bukber Willy Aditya
Siti Hikmawati Soeharto adalah putri dari Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2014-2019 dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Taman Siswa. Sebelumnya, Siti Hikmawati Soeharto juga pernah bergabung dengan Partai Golkar.
Keputusan Willy Aditya untuk mengundang Siti Hikmawati Soeharto dalam acara bukber yang diadakannya menuai kecaman dari beberapa pihak. Beberapa netizen menilai bahwa hal ini menunjukkan adanya hubungan erat antara Partai NasDem dengan keluarga Soeharto dan potensi pengaruhnya dalam politik.
Namun, Willy Aditya membantah bahwa undangan tersebut hanya karena hubungan baiknya dengan keluarga besar Soeharto dan bukan untuk kepentingan politik.
Kontroversi Terkait Kehadiran Soeharto dalam Politik Indonesia
Kontroversi mengenai kehadiran Soeharto dalam politik Indonesia bukanlah hal yang baru. Meskipun sudah hampir 23 tahun sejak lengser dari jabatannya, rezim militer yang dipimpin oleh Soeharto masih meninggalkan bekas yang cukup kuat dalam dunia politik Indonesia.
Keluarga Soeharto juga tengah berusaha mengembalikan pengaruhnya dalam politik, terutama sejak adanya Undang-Undang Pemilu yang memberikan peluang bagi partai politik baru untuk masuk ke dalam kancah politik nasional. Meskipun begitu, para pendukung Soeharto cenderung beroperasi di bawah radarnya dan tidak terlalu mencolok kecuali dalam momen-momen tertentu.
Bukber sebagai Eksistensi Politik Partai
Tidak bisa dipungkiri bahwa bukber seringkali dimanfaatkan sebagai ajang untuk memperkuat eksistensi politik para partai dan juga anggota-anggotanya. Hal ini terutama terjadi di tahun-tahun sebelum pemilu, di mana partai politik berlomba-lomba menjaring dukungan dan simpati masyarakat.
Namun, beberapa partai politik juga mencoba menunjukkan bahwa mereka terus aktif dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat selama di luar masa kampanye. Hal ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang berbeda-beda dalam acara bukber mereka dan memperlihatkan kebersamaan di tengah perbedaan politik.
NasDem sebagai Partai yang Aktif dalam Menggelar Bukber
Partai NasDem termasuk salah satu partai politik yang aktif dalam menggelar bukber di setiap tahunnya. Hal ini dilakukan untuk memperkuat eksistensi politik partainya dan menjalin hubungan baik dengan para kader dan tokoh-tokoh masyarakat di dapil yang mereka pimpin.
Namun, NasDem juga selalu membantah adanya agenda politik dalam acara bukber mereka dan mengklaim bahwa hal ini hanya sebagai ajang silaturahmi. Pernyataan Willy Aditya yang menegaskan bahwa bukber yang diadakannya tidak memiliki agenda politik tentu saja menjadi sorotan mengingat posisinya sebagai ketua DPP NasDem.
Bukber Nan Normatif: Bagaimana Menjaga Konteks Silaturahmi
Dalam menghadapi kontroversi terkait bukber sebagai agenda politik, banyak pihak yang menyarankan agar acara ini lebih difokuskan pada konteks silaturahmi. Bukber nan normatif harus digalakkan tidak hanya oleh partai politik, tetapi juga oleh masyarakat secara luas sebagai momentum mempererat tali persaudaraan.
Di tengah situasi politik yang panas, momentum bukber bisa menjadi kelepasan bagi para politisi dan masyarakat untuk bertemu dan berbicara dengan lebih santai. Hal ini dapat memperlihatkan bahwa dunia politik juga memiliki sisi-sisi positif dan tidak selalu dibumbui dengan intrik dan kampanye.
Menghadapi Era Digital dalam Pelaksanaan Bukber
Pandemi COVID-19 membuat acara bukber di tahun ini berlangsung dengan cara yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kebanyakan acara bukber dilakukan secara virtual melalui aplikasi-aplikasi video conference, seperti Zoom dan Google Meet.
Pergeseran cara ini memberi banyak keuntungan, diantaranya mudahnya dalam mengeringkan jarak, efisiensi keuangan, dan tentunya lebih aman untuk kesehatan. Walaupun banyak yang merasakan kegembiraan dan kebersamaan secara virtual, namun dukungan secara fisik dan suasana berkumpul tidak bisa diredam oleh era digital ini.
Demokrasi Bangsa dan Peran Bukber
Sistem demokrasi dalam negara kita ditetapkan sebagai alternatif terbaik dalam mengatur sistem suksesi kepemimpinan. Pentingnya tali silaturrahmi di antara partai politik dan rakyatnya bisa diwujudkan dengan menggelar bukber di bulan suci Ramadan. Acara ini tidak bisa dipisahkan dari konteks politik, tetapi juga memiliki potensi kuat untuk memperkuat eksistensi partai yang menggelarnya.
Bukber juga bisa menjadi ruang publik agar partai politik dapat membangun kebijakan yang lebih inklusif, menerima keluhan publik, serta membuka diri terhadap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Partai politik harus belajar memahami kepentingan dan kebutuhan masyarakat agar dapat memperkuat kondisi di dalamnya serta melembagaikan kondisi struktur sosial kepemimpinan.
Ketua DPP NasDem, Willy Aditya membantah bahwa acara bukber yang diadakannya bukanlah bagian dari agenda politik. Ia menjelaskan bahwa acara tersebut hanya diselenggarakan untuk mempererat tali silaturahmi antara para kader Partai NasDem dan juga tokoh-tokoh di dapil di mana ia terpilih sebagai anggota DPR. Namun, kontroversi bukan hal asing saat menghadapi bukber tahun ini.
Banyak retorika yang berseliweran di tengah publik tentang penggunaan bukber sebagai ajang politik, namun sebagian masyarakat juga keberatan bahwa bukber harus semata-mata untuk silaturrahmi tanpa harus dimasukkan unsur politik. Di saat yang sama, era digital juga menghadirkan cara alternatif untuk menjalankan bukber dalam mode yang lebih fleksibel dan praktis.
Kontroversi tetap ada dan akan selalu terjadi, terlepas dari dalam konteks politik atau pun dalam kehidupan sosial. Yang penting adalah bagaimana cara kita menjaga rasa menjumpai di dalam keberagaman dan memperkuat ranah sosial praxis kita. Bukber, entah bentuk virtual atau fisik, tetap menjadi momentum penting yang harus diisi dengan relasi-realisasi sosial yang inklusif.
