Berita  

Kontroversi usulan BNPT untuk mengontrol tempat ibadah oleh pemerintah, bisa menjadi masalah bagi Muhammadiyah.

Kontroversi usulan BNPT untuk mengontrol tempat ibadah oleh pemerintah bisa

Bagi Muhammadiyah, Usulan BNPT Agar Tempat Ibadah Dikontrol Pemerintah Bisa Timbulkan Masalah Baru

Pada awal tahun ini, muncul usulan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) agar tempat ibadah di Indonesia dikontrol oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir radikalisme dan terorisme yang dapat muncul di tempat ibadah. Namun, usulan ini mendapat tanggapan yang berbeda-beda dari setiap golongan di Indonesia. Bahkan, bagi Muhammadiyah, usulan tersebut bisa membuat masalah baru.

1. Kontroversi Usulan BNPT
Usulan BNPT diketahui bertujuan untuk mengatur atau mengontrol tempat ibadah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya radikalisme dan terorisme di dalamnya. Namun, usulan tersebut mendapat tanggapan yang berbeda-beda dari setiap golongan di Indonesia.

2. Tanggapan Muhammadiyah
Muhammadiyah, salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, menanggapi usulan BNPT tersebut secara kritis. Menurut Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, usulan tersebut bisa membuat masalah baru.

3. Kontrol Pemerintah Bisa Menimbulkan Kerisauan Umat
Menurut Muhammadiyah, jika pemerintah mengontrol tempat ibadah, umat Muslim akan mengalami rasa khawatir. Mereka mengkhawatirkan agama mereka akan diintervensi oleh pemerintah, terlepas dari tujuan yang baik. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan umat pada pemerintah.

4. Kebebasan Beragama Terancam
Muhammadiyah juga menilai bahwa usulan BNPT mengancam kebebasan beragama. Jika pemerintah mengontrol tempat ibadah, maka umat akan merasakan adanya intervensi pada agama mereka. Hal ini melanggar prinsip dasar kebebasan beragama di Indonesia.

5. Sri Sultan: Tidak Perlu Kontrol dari Pemerintah
Sekalipun banyak yang mendukung usulan BNPT, namun beberapa pemimpin agama seperti Sri Sultan Hamengku Buwono X menolaknya. Menurutnya, tidak perlu kontrol dari pemerintah dalam hal keagamaan. Hal ini dapat mengurangi hak-hak umat pada agama mereka.

6. Kontrol Harus Dari Umat Sendiri
Sri Sultan mengatakan bahwa kontrol terhadap tempat ibadah harus datang dari umat sendiri. Umat harus sadar akan bahaya radikalisme dan terorisme dan mengambil tindakan yang tepat untuk mencegahnya. Dalam hal ini, umatlah yang harus mengontrol tempat ibadah mereka.

7. Mengajarkan Moderasi Lebih Penting
Muhammadiyah juga menyarankan agar mengajarkan moderasi lebih penting daripada mengontrol tempat ibadah. Dengan mengajarkan moderasi, umat akan sadar akan bahaya radikalisme dan terorisme dan tidak terbawa oleh paham yang ekstrem. Hal ini akan membuat umat lebih cerdas dan bertanggung jawab.

8. Sebaiknya BNPT Melibatkan Umat dalam Pencegahan Terorisme
Seharusnya, BNPT melibatkan umat dalam pencegahan terorisme. Dengan melibatkan umat, umat akan berpartisipasi aktif dalam memerangi terorisme dan paham radikalisme. Hal ini dapat menciptakan keamanan dan kedamaian bagi Indonesia.

9. Kontribusi Pemerintah dalam Hal Prasarana Ibadah
Selain itu, Muhammadiyah juga menyarankan agar pemerintah memberikan kontribusi dalam hal prasarana ibadah. Pemerintah dapat membangun fasilitas tempat ibadah di kawasan-kawasan tertentu, sehingga tidak perlu mengambil kendali atas tempat ibadah yang sudah ada.

10. Penutup
Dari tanggapan Muhammadiyah, usulan BNPT untuk mengontrol tempat ibadah di Indonesia adalah hal yang kontroversial. Meski tujuannya baik, akan tetapi hal tersebut dapat membuat masalah baru bagi umat. Sebaiknya, BNPT melibatkan umat dalam upaya pencegahan terorisme dan radikalisme, serta membangun prasarana ibadah yang memenuhi kebutuhan umat Muslim. Dengan begitu, keamanan dan kedamaian di Indonesia akan tercipta.

Original Post By Dmarket