Megawati Tidak Mampu Menghadapi Prabowo-Gibran dengan Mengangkat Isu Neo Orba

Megawati Tidak Mampu Menghadapi Prabowo Gibran dengan Mengangkat Isu Neo Orba

Angkat Isu Neo Orba, Megawati Kehabisan Akal Ngelawan Prabowo-Gibran

Di tahun ini, isu Neo Orba kembali menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Hal ini karena kembali munculnya tindakan otoriter dan penindasan yang dapat dikaitkan dengan masa pemerintahan Orde Baru yang dikenal sebagai Neo Orba. Salah satu yang kembali menjadi sorotan adalah pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang dianggap kehabisan akal dalam melawan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

1. Apa Itu Neo Orba?

Neo Orba merupakan sebutan untuk era pemerintahan Orde Baru yang kembali muncul di Indonesia saat ini. Orde Baru adalah pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dari tahun 1966 hingga 1998. Pada masa ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang otoriter dan menerapkan berbagai penindasan serta pelanggaran hak asasi manusia.

Banyak pihak yang khawatir bahwa kembalinya era Neo Orba dapat membawa dampak yang buruk bagi Indonesia, terutama dalam hal demokrasi dan kemanusiaan.

2. Pernyataan Megawati Soekarnoputri

Megawati Soekarnoputri, sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, mengecam Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap mewakili Neo Orba. Namun, kata-kata yang digunakan oleh Megawati dinilai kurang tepat dan kehabisan akal dalam menyikapi hal tersebut.

Hal ini terlihat dalam pernyataannya saat menghadiri peringatan 22 tahun Reformasi di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2020. Ketika itu, Megawati menyebut Prabowo-Gibran sebagai “aksi dinasti yang licik dan terkutuk”. Pernyataan tersebut dianggap tidak etis dan hanya memperkuat pandangan bahwa politik di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan kelompok tertentu.

3. Polemik Gibran Rakabuming Raka

Gibran Rakabuming Raka, putra sulung dari Presiden Joko Widodo, menjadi sorotan saat dirinya maju sebagai calon Walikota Solo dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020. Banyak pihak yang menyoroti adanya kepentingan politik di balik pencalonannya, terutama karena kedekatan Gibran dengan keluarga Jokowi.

Beberapa pihak menilai bahwa kehadiran Gibran dalam Pilkada Solo dapat menjadi bentuk nepotisme atau penyebaran pengaruh keluarga, yang merupakan ciri khas dari pemerintahan Neo Orba.

4. Kontroversi Pasangan Prabowo-Subianto

Selain itu, pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Pemilihan Presiden 2019 juga menjadi bahan perbincangan oleh banyak pihak. Prabowo sebelumnya adalah seorang perwira militer di masa pemerintahan Orde Baru, dan disebut-sebut sebagai tokoh yang memperkenalkan konsep Neo Orba ini untuk diterapkan kembali di Indonesia.

Dalam kampanye politiknya, Prabowo juga menggunakan bahasa yang dianggap mengandung unsur-unsur otoriter dan menghilangkan elemen demokrasi. Beberapa pernyataannya yang kontroversial seperti “Keramatlah demokrasi” dan “Negara sedang dalam bahaya besar” menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.

5. Dampak dari Kembalinya Masa Neo Orba

Kembalinya masa Orde Baru atau Neo Orba dapat membawa dampak yang buruk bagi Indonesia. Hal ini karena pemerintahan Orde Baru dikenal sebagai pemerintahan yang otoriter dan melanggar hak asasi manusia. Salah satu dampak yang mungkin terjadi adalah hilangnya kebebasan pers dan kebebasan berekspresi, serta penurunan kualitas demokrasi di Indonesia.

Banyak pihak yang meminta agar pemerintah dan para pemimpin politik di Indonesia menghindari kecenderungan yang otoriter dan antikritis, serta mendorong terciptanya negara yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia.

6. Pembatasan Kebebasan Pers di Indonesia

Di Indonesia saat ini, kebebasan pers sudah mengalami pembatasan. Hal ini bisa dilihat dari seringnya tindakan persekusi terhadap para jurnalis dan media yang berusaha mengungkapkan kebenaran. Banyak jurnalis yang dianiaya, terancam, atau bahkan dijatuhi hukuman karena telah mengungkapkan fakta-fakta yang tidak diinginkan oleh pihak yang berkuasa.

Citra Pers, seorang aktivis jurnalis di Indonesia, mengatakan bahwa “titik balik pembatasan kebebasan pers di Indonesia adalah saat Jokowi menjadi presiden .”

7. Langkah untuk Mencegah Kembalinya Neo Orba

Untuk mencegah kembalinya masa Orde Baru atau Neo Orba, dibutuhkan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan mendorong terciptanya kebebasan pers.

Masyarakat perlu memperhatikan dengan teliti tindakan pemerintah dan aparat keamanan yang terindikasi melakukan tindakan kekerasan dan penindasan terhadap rakyatnya. Sementara itu, pemimpin politik di Indonesia harus benar-benar menerapkan prinsip demokrasi dan menghormati hak asasi manusia tanpa syarat.

8. Peran Media dalam Mengantisipasi Kembalinya Neo Orba

Media massa juga memiliki peran penting dalam mengantisipasi kembalinya masa Neo Orba. Dalam sebuah negara demokratis, media massa dapat menjadi garda terdepan dalam menyuarakan pandangan kritis serta memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel.

Melalui media massa, masyarakat dapat menemukan berbagai informasi dan melakukan kontrol terhadap pemerintah dan institusi-institusinya. Namun, untuk menjalankan peran ini secara efektif, media massa harus merdeka dan tidak bergantung pada kepentingan kelompok tertentu.

9. Penutup

Kembali munculnya isu Neo Orba dapat membawa dampak yang buruk bagi Indonesia, terutama yang berkaitan dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah juga memperkuat lembaga-lembaga demokrasi dan mencegah adanya kecenderungan otoriter dalam pemerintahan dan aparat keamanan. Selain itu, media massa juga harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan arah masa depan Indonesia.

Original Post By Dmarket

Exit mobile version