Ekonom: Kelangkaan karena Kongkalikong Produsen-Kemendag

  • Share
KPPU Sarankan Pemerintah Cari Alternatif Penyuplai Minyak Goreng

Dmarket.co.id – Penetapan pejabat kementerian sebagai tersangka kasus ekspor minyak goreng (migor) menunjukkan tata niaga yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pejabat yang seharusnya mengawasi justru menjadi bagian dari permainan mafia.

Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, wajar apabila proses pengungkapan membutuhkan waktu yang lama. Yakni, hampir sebulan sejak Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyatakan adanya mafia minyak goreng pada pertengahan Maret lalu.

’’Kasus suap ini bukti kejahatan terstruktur, terorganisasi untuk melindungi korporasi migor yang selama ini menikmati margin keuntungan yang sangat besar di tengah naiknya harga CPO internasional,” beber Bhima. ”Dampaknya, jutaan konsumen dan pelaku usaha kecil harus membayar kelangkaan pasokan minyak goreng kemasan dengan harga yang sangat mahal,” sambungnya.

Akar masalah munculnya kasus tersebut, kata dia, adalah disparitas harga migor ekspor dengan harga di dalam negeri terlalu jauh. Kondisi itu dimanfaatkan para mafia untuk melanggar kewajiban DMO (domestic market obligation). ’’Artinya, yang salah bukan kebijakan DMO, tapi masalahnya di pengawasan,” ujarnya.

Pasokan migor kemasan memang seharusnya aman ketika harga eceran tertinggi (HET) dan DMO diterapkan. Nyatanya, stok migor hasil DMO per 14 Februari–8 Maret 2022 telah mencapai 573.890 ton. Angka tersebut melebihi kebutuhan bulanan. Jika terjadi kelangkaan, jelas ada kongkalikong produsen dengan oknum kementerian.

Dengan pengungkapan praktik tersebut, lanjut Bhima, pemerintah bisa memberikan sanksi tegas. Yakni, membekukan izin operasi perusahaan minyak goreng. Bahkan, mencabut izin ekspor perusahaan sebagai bagian dari proses penyidikan.

Bhima juga meminta Kejagung tidak berhenti dan mengusut jaringan pelaku lainnya. Sebab, tidak mungkin hanya dua perusahaan yang diduga melakukan suap terkait perizinan ekspor migor. ’’Untuk pemain besar yang menguasai 70 persen lebih pasar minyak goreng, harus dilakukan penyidikan. Pelaku di internal pemerintahan yang terlibat juga harus dibongkar secara tuntas sehingga kasus ini tidak terulang. Menteri perdagangan sebaiknya mengundurkan diri karena gagal melakukan pengawasan internal,” tegasnya.

Sementara itu, DPR RI memberikan dukungan kepada Kejagung untuk mengusut tuntas kasus minyak goreng. Korps Adhyaksa harus berani memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, tak terkecuali perusahaan-perusahaan besar. ’’Mudah-mudahan Kejagung bisa mengungkap apa yang terjadi dalam persoalan sengkarut minyak goreng ini,’’ kata anggota Komisi III Taufik Basari.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : han/lum/c7/fal



#Ekonom #Kelangkaan #karena #Kongkalikong #ProdusenKemendag

Sumber : www.jawapos.com

  • Share
Exit mobile version