Harga BBM Naik, Waktunya Pemerintah Kurangi Beban APBN

  • Share
Harga BBM Naik, Waktunya Pemerintah Kurangi Beban APBN

Dmarket.co.id-Ekonom Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal. meminta pemerintah memanfaatkan momentum penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk mengurangi beban APBN. Menurutnya, kondisi ekonomi nasional cukup solid untuk menghadapi dampak kenaikan harga jual bahan bakar minyak Pertamina lantaran deflasi nasional yang diumumkan BPS minus 0,21 persen pada kuartal II 2022.

“Perekonomian kita sekarang lagi solid, tekanan inflasi tidak terlalu besar, cenderung turun, maka sekarang adalah momentumnya untuk kenaikan harga,” kata Fithra kepada wartawan, Senin (5/9). “Ini adalah deflasi yang terbesar setelah 2019. Artinya tekanan inflasi sudah mulai reda. Secara tahunan juga inflasi pada Agustus lalu sebesar 4,69 persen, (dibanding) bulan Juli yang hanya 4,9 persen, itu kan deflasi juga,” imbuhnya.

Pada Agustus 2022 lalu, manufacturing purchasing managers index (PMI) Indonesia tercatat berada pada angka 51,7 atau naik 0,4 dibandingkan bulan sebelumnya 51,3. Komunitas pakar kebijakan publik yang tergabung dalam Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) mengusulkan tiga langkah yang dapat diambil pemerintah memanfaatkan momentum tersebut.

Ketiga langkah itu adalah penyesuaian harga BBM bersubsidi, penyediaan bantalan pengamanan sosial bagi masyarakat, dan reformasi energi. Formulasi itu merupakan hasil kajian cepat AAKI untuk mempelajari urgensi dan dampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM terhadap berbagai aspek.

AAKI menilai pengurangan besaran subsidi pada BBM terutama pertalite, pertamax, dan solar dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan, persamaan kesempatan, dan inovasi.

Prinsip keadilan yang dimaksud dalam hal itu adalah adanya pengalihan subsidi dan kompensasi BBM ke sektor lain yang lebih produktif dan berpihak ke rakyat paling membutuhkan, terutama sektor kesehatan dan pendidikan. Langkah penyesuaian subsidi itu sangat tepat sebagai koreksi penyaluran subsidi melalui harga BBM yang selama ini kurang tepat sasaran.

Ketua Umum AAKI Totok Hari Wibowo menerangkan, konversi subsidi menjadi peningkatan pelayanan publik, bantalan sosial, fasilitas kesehatan, dana pendidikan, dan sebagainya dinilai penting serta mendesak untuk menghentikan pembengkakan subsidi BBM yang sebagian besarnya dibakar di jalanan oleh kelompok yang tidak eligible.

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan tambahan anggaran bantalan sosial senilai Rp 24,17 triliun. Bantuan itu, salah satunya berupa bantuan langsung tunai (BLT). Pada 31 Agustus 2022 lalu, Presiden Jokowi telah memulai pembagian BLT BBM secara simbolik melalui Kantor Pos Jayapura di Papua. (*)

Editor : Dinarsa Kurniawan

Reporter : Antara



#Harga #BBM #Naik #Waktunya #Pemerintah #Kurangi #Beban #APBN

Sumber : www.jawapos.com

  • Share
Exit mobile version