Bansos Jaga APBN dan Masyarakat dari Dampak Kenaikan Harga Barang

  • Share
Bansos Jaga APBN dan Masyarakat dari Dampak Kenaikan Harga Barang

Jakarta – Perang Rusia-Ukraina telah berimbas pada rantai pasok komoditas energi, pangan, dan pupuk dunia yang menyebabkan kenaikan harga dan berdampak naiknya inflasi di sejumlah belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia mulai menaikkan suku bunga meredam lonjakan inflasi.

Guna memitigasi beban yang diterima oleh kelompok masyarakat yang rentan, Pemerintah Indonesia telah melancarkan program bantalan sosial, senilai Rp 24,17 triliun di tengah kenaikan harga pangan dan energi.

Terkait itu, mantan Menteri Keuangan 2014-2016, Prof. Bambang Brodjonegoro mengatakan sikap pemerintah menaikkan harga BBM dibarengi dengan kebijakan memberikan bansos adalah pilihan yang tepat. Artinya, dengan begitu APBN telah menjadi instrumen efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Perlu disadari bahwa melihat APBN itu harus menyeluruh. Tujuan utama penggunaan APBN adalah untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. APBN terbagi tiga komponen, yakni penerimaan, pengeluaran, dan pinjaman,” kata Bambang dalam sebuah webinar, dikutip Minggu (25/9).

Bambang menjelaskan sampai Juni 2022 realisasi penerimaan negara mencapai 58 persen atau Rp 1.013 triliun sebagai akibat dari kenaikan harga komoditas yang tinggi. Namun ia menyebut, hal itu sifatnya hanya situasional.

Bambang melanjutkan, dari sisi realisasi pengeluaran Kementerian/Lembaga (K/L) hingga saat ini telah terealisasikan sebanyak 41,5 persen dari alokasi yang ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022. Dari jumlah tersebut ada bagian yang didistribusikan K/L untuk belanja sosial.

“Ini cara pemerintah membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan, bukan melalui subsidi harga komoditas, yang ditentukan oleh pasar internasional. Kalau yang sampai ke masyarakat harus bantuan langsung,” ucap Bambang.

Pada kesempatan yang sama, Ekonom Indef Berly Martawardaya menyampaikan APBN adalah alat utama yang berfungsi sebagai stabilitas, distribusi, dan alokasi. Menurutnya, APBN harus diseimbangkan agar mampu berperan sebagai pelindung kelompok masyarakat ekonomi rentan.

Ia menerangkan, melesetnya prediksi pemerintah terhadap harga minyak mentah dunia atau Crude Oil Price mengharuskan pemerintah untuk melakukan perubahan pengeluaran APBN. “Diperlukan peningkatan pengeluaran bansos dari APBN, dengan mengakurasikan data para penerima manfaat, sehingga kebocoran tidak terjadi,” ujarnya.

Sebelumnya, berulang kali dalam pernyataannya di berbagai kesempatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa APBN hingga saat ini akan terus menjadi penyerap goncangan perekonomian atau shock absorber. Salah satunya untuk menjaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Artinya shock dari luar ini yang mengelola adalah APBN agar daya beli masyarakat yang belum pulih dapat kita jaga. Tai trade off dari menjaga daya beli masyarakat, beban APBN akan melonjak sangat besar dari sisi subsidi BBM,” kata Menkeu dalam sebuah diskusi.

Sementara itu, mengutip laman resmi Kemenkeu, pada tahun 2023 mendatang pemerintah akan menjaga APBN dengan kombinasi emerging tren. Yaitu munculnya pola hidup normal baru, fragmentasi globalisasi dari tensi geopolitikal, transformasi kepada ekonomi hijau, serta fokus menjaga ketahanan pangan dan energi.

Artinya, dengan langkah tersebut Indonesia akan mampu untuk terus melanjutkan pembangunan meskipun di tengah ketidakpastian global.

 

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : R. Nurul Fitriana Putri



#Bansos #Jaga #APBN #dan #Masyarakat #dari #Dampak #Kenaikan #Harga #Barang

Sumber : www.jawapos.com

  • Share
Exit mobile version