Pernyataan Agus Rahardjo Makin Hancurkan Trust Publik ke Jokowi
Kepala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo memberikan pernyataan yang kontroversial pada tahun 2018. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin menghancurkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan kejaksaan.
Tahun ini, situasi kepercayaan publik membaik, tetapi masih ada kekhawatiran bahwa institusi pemerintah dan hukum masih belum sepenuhnya dipercayai oleh masyarakat. Artikel ini akan membahas bagaimana pernyataan Agus Rahardjo mempengaruhi kepercayaan publik, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan publik, dan upaya apa yang masih harus dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik.
1. Kepercayaan Publik dan Pernyataan Agus Rahardjo
Pada tahun 2018, Agus Rahardjo meyakini bahwa kebijakan pemerintah Jokowi memperburuk reputasi kepolisian dan kejaksaan. Dia menyebut bahwa kepolisian dan kejaksaan “dicurangi,” dan bahwa pemerintah Jokowi “belum bisa memperbaikinya.”
Pernyataan ini menciptakan gelombang kekhawatiran di masyarakat, yang mempertanyakan integritas dan komitmen Pemerintah terhadap korupsi dan pemberantasan hukum. Masalah ini semakin diperparah oleh diskriminasi terhadap aktivis dan jurnalis yang membeberkan kecurangan di lingkungan kepolisian dan kejaksaan.
2. Upaya Pemerintah untuk Memperbaiki Kepercayaan Publik
Sejak saat itu, pemerintah telah melakukan beberapa tindakan untuk memperbaiki kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dan kejaksaan.
Salah satu reformasi yang dilakukan adalah pelarangan kendaraan dinas untuk petugas kepolisian dan pemimpin lainnya. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan kendaraan dinas, sekaligus meningkatkan kualitas penggunaan kendaraan dinas yang lebih efektif dan efisien.
Pemerintah juga telah meluncurkan program pemberantasan korupsi yang lebih inklusif, yang menggabungkan upaya dari beberapa instansi dalam menindak korupsi. Program ini bertujuan untuk memberantas korupsi sistemik, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik dan kepercayaan masyarakat.
3. Tantangan dalam Pemulihan Kepercayaan Publik
Meskipun pemerintah sudah mulai memperbaiki situasi kepercayaan publik, ada beberapa tantangan yang menghadang upaya pemulihan ini.
Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi interpretasi kebijakan oleh para pegawai pemerintah yang lebih menjaga status quo daripada integritas, kerap terjadinya tindakan diskriminasi pada pengungkap kejahatan korupsi, dan situasi di mana hukum belum selalu dijalankan secara adil dan transparan.
4. Memulihkan Kepercayaan dalam Sistem Hukum
Untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dan kejaksaan, reformasi dan modernisasi sistem hukum merupakan hal yang sangat penting. Tujuannya bukan hanya untuk membantu memperbaiki praktik korupsi, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem hukum.
Dalam memperbaiki sistem hukum, pemerintah dapat menerapkan berbagai upaya, seperti membuka akses bagi publik untuk melihat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memperbaiki prosedur pengadilan, sistem politik, dan memperkenalkan sistem hukum modern yang dapat mendukung reformasi.
5. Konsumsi Media dengan Bijak
Salah satu faktor yang berkontribusi pada meningkatnya tingkat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum adalah konsumsi media sosial yang tidak terstruktur dengan baik.
Warganet dapat dengan mudah menyebarkan informasi yang salah, salah dan fitnah melalui media sosial, bahkan dengan tujuan untuk mempermalehkan atau mencemarkan orang atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengecek kebenaran informasi yang mereka terima sebelum mempercayainya.
Sumber informasi yang diterima harus diverifikasi terlebih dahulu, terutama jika informasi tersebut berdampak langsung pada reputasi orang atau institusi. Media sosial tidak hanya merupakan sarana untuk mengkonsumsi informasi, tetapi juga untuk membentuk opini dan mempengaruhi orang lain. Kita harus mengecek informasi sebelum menimbulkan dampak negatif akibat informasi yang tidak terkonfirmasi.
6. Kesimpulan
Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan hukum adalah kunci untuk mengurangi dan mencegah korupsi. Reformasi dan pengawasan sistem hukum penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang telah hilang.
Reformasi dan pengawasan hukum penting, tetapi masyarakat juga harus berperan aktif dalam memerangi korupsi. Memperkuat kepercayaan dapat dicapai dengan membaca berita dan opini dari media nasional dan internasional, dengan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik secara aktif, dan dengan membantu memberikan saran pada pemerintah dalam menangani telak korupsi.
Untuk itu, memperkuat kepercayaan publik dan mengurangi korupsi adalah upaya jangka panjang, membutuhkan komitmen dan upaya nyata. Hal ini melibatkan semua elemen masyarakat termasuk pemerintah, militer, LSM, dan masyarakat sipil untuk bekerja bersama dalam memperingan dampak dari korupsi dan meningkatkan kualitas kehidupan publik di Indonesia.
Original Post By Dmarket
