Senator Filep mengecam tindakan SKK Migas-BP Tangguh yang melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat di daerah penghasil migas. Menurut Senator Filep, tindakan ini merupakan pelanggaran berat dan harus segera ditindaklanjuti secara hukum.
Tidak hanya menyebabkan kerusakan ekonomi dan lingkungan, kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Papua juga berdampak buruk pada kesehatan dan hak asasi manusia. Masyarakat Papua seringkali mengalami pelanggaran hak asasi manusia seperti pemaksaan pengosongan tanah, pengerahan militer, dan intimidasi oleh perusahaan-perusahaan migas.
Senator Filep menambahkan bahwa kegiatan migas yang dilakukan oleh SKK Migas dan BP Tangguh juga tidak memperhatikan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat Papua seringkali menjadi korban dalam proyek-proyek migas ini, padahal mereka memiliki hak asli atas tanah dan wilayah di daerah mereka. Hal ini menunjukkan ketidakadilan yang terjadi dalam sektor migas di Indonesia.
Dalam upaya menyelesaikan konflik di Papua, Senator Filep menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dan menghargai hak-hak mereka. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan migas harus memberi kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat adat, serta memperbaiki dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan.
Senator Filep juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek migas. Perusahaan migas harus memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan mereka serta memberikan kontribusi yang adil bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
Dalam perspektif humaniora, tindakan seperti ini melukai hati masyarakat dan merusak kepercayaan mereka pada pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan mereka. Kesejahteraan manusia adalah tujuan akhir pembangunan, dan kesejahteraan manusia tidak dapat dicapai dengan melanggar hak-hak asasi mereka.
Senator Filep menekankan bahwa pembangunan harus dilakukan dengan cara yang adil, berkelanjutan dan ramah lingkungan serta memperhatikan hak asasi manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang merupakan tanggung jawab negara dan pihak swasta.
Sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kita harus terus memperjuangkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat Papua. Perlu kerja sama dari semua pihak baik pemerintah, LSM, pengusaha, dan masyarakat untuk merealisasikan tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Jangan biarkan kejahatan kemanusiaan terhadap masyarakat Papua terus berlangsung. Mari kita bersama-sama memperjuangkan hak-hak mereka dan menggabungkan upaya untuk meraih kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua.
Original Post By Dmarket
