Pemerintah Indonesia mendapatkan laporan bahwa 20 WNI tengah disekap oleh kelompok bersenjata di Myanmar. Hal ini mengundang keprihatinan dan DPR menuntut Menko Polhukam untuk segera turun tangan mengatasi masalah ini.
Kondisi Para WNI
20 WNI tersebut diketahui bekerja di dua perusahaan besi baja di Myanmar. Mereka terdiri dari 14 pria dan 6 wanita, yang sebagian besar berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Yogyakarta.
Para WNI tersebut dikabarkan diperlakukan dengan buruk oleh kelompok bersenjata yang menahan mereka. Beberapa di antaranya bahkan mengalami pemukulan dan intimidasi. Mereka juga tidak mendapatkan akses ke makanan dan obat-obatan yang dibutuhkannya.
Tuntutan DPR
DPR mengambil sikap tegas dengan menuntut Menko Polhukam untuk segera turun tangan dalam masalah ini. Mereka mendorong pemerintah untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan 20 WNI yang disekap.
Dalam rapat yang digelar pada tanggal 12 Agustus 2021, DPR menegaskan bahwa masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Mereka memberikan peringatan bahwa jika pemerintah tidak dapat melindungi warga negaranya, maka hal ini dapat memberikan dampak buruk bagi hubungan diplomatic antara Indonesia dan Myanmar.
Respons Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia memberikan respon cepat atas laporan bahwa 20 WNI disekap di Myanmar. Mereka mengirim DCM atau Wakil Kepala Misi di kedutaan besar Indonesia di Myanmar untuk memastikan keselamatan para WNI.
Menko Polhukam, Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia sedang berkoordinasi dengan pihak berwenang Myanmar untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi masalah ini.
Mahfud MD juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam melihat warganya disekap oleh kelompok bersenjata di luar negeri. Mereka akan membawa masalah ini ke tingkat internasional jika Myanmar tidak memberikan respon yang memadai.
Upaya Pembebasan
Pemerintah Indonesia bersama dengan pihak Myanmar dan perusahaan tempat para wnI bekerja telah berupaya untuk membebaskan 20 WNI yang disekap. Namun, hingga saat ini upaya tersebut masih belum membuahkan hasil.
Menurut informasi terkini, kelompok bersenjata tersebut meminta tebusan sebesar 5 juta dolar AS untuk membebaskan 20 WNI tersebut. Namun, pihak Indonesia menolak tawaran tebusan tersebut dan meminta kelompok bersenjata untuk melepaskan para WNI tanpa syarat apapun.
Kesimpulan
20 WNI disekap di Myanmar merupakan masalah serius yang membutuhkan tindakan cepat dari pemerintah Indonesia. DPR menuntut Menko Polhukam untuk turun tangan dalam menghadapi masalah ini, sementara pemerintah Indonesia sendiri telah berkoordinasi dengan pihak Myanmar untuk mencari solusi terbaik.
Upaya pembebasan telah dilakukan, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Kelompok bersenjata tersebut meminta tebusan sebesar 5 juta dolar AS, namun pihak Indonesia menolak tawaran tersebut dan meminta kelompok bersenjata untuk melepaskan para WNI tanpa syarat apapun.
Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa keselamatan 20 WNI tersebut menjadi prioritas utama. Tindakan tegas harus diambil untuk membebaskan mereka dan memastikan bahwa mereka dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Hal ini juga dapat memberikan dampak buruk pada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Myanmar jika tidak diselesaikan dengan cepat.
Original Post By Dmarket
