Pemilihan umum adalah salah satu mekanisme demokrasi terpenting dalam sistem politik suatu negara. Di Indonesia, setiap lima tahun sekali, rakyat memilih wakil mereka di DPR, DPD, dan DPRD. Pemilihan umum seringkali juga menjadi ajang untuk pencarian calon legislatif terbaik dan memunculkan beragam strategi untuk mencapai kemenangan. Inilah sebabnya mengapa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) selalu memantau dan memeriksa proses pencalegan dengan seksama.
Bawaslu memiliki peran penting dalam memastikan integritas dan transparansi Pemilu, termasuk dalam proses pencalegan di berbagai wilayah. Dalam arti yang lebih luas, keberhasilan dari sebuah pemilihan tergantung pada bagaimana aturan dalam proses pencalonan dapat diimplementasikan secara adil dan proporsional. Oleh karena itu, sebagai lembaga pengawas Pemilu, Bawaslu berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pengajuan calon legislatif dilakukan dengan benar dan diikuti dengan aturan yang berlaku.
Pada tahun 2024, Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) serentak dengan Pemilihan Umum Presiden. Ini berarti Bawaslu punya tugas yang sangat penting, yaitu mengawasi dan memastikan integritas dalam setiap tahap proses pemilu. Salah satunya adalah proses pencalegan yang akan dimulai dalam waktu dekat.
Dalam mengawasi proses pencalegan, Bawaslu akan melototi setiap tahapannya, dari pendaftaran hingga penetapan. Proses diawali dengan persyaratan pencalonan yang harus dipenuhi oleh para calon legislatif. Kemudian, mereka harus memperoleh persetujuan dari Partai Politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPR atau DPRD setempat.
Bagi para calon legislatif perlu mempersiapkan banyak dokumen seperti surat keterangan pengadilan, surat keterangan sehat, persetujuan partai hingga surat keterangan dukungan. Dokumen yang diperlukan cukup banyak dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mempersiapkannya. Maka itu, Bawaslu punya tugas penting untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah lengkap dan valid.
Setelah semua persyaratan terpenuhi, Parpol dapat mengajukan nama calon legislatif ke KPU dan Bawaslu setempat. Setelah diterima, Bawaslu akan meninjau seluruh dokumen lengkap dengan prosedur validasi data. Dalam validasi data, Bawaslu akan memverifikasi keabsahan dokumen hingga menghindarkan praktik kecurangan, termasuk manipulasi dokumen.
Selanjutnya, Bawaslu akan memeriksa begitu juga memberikan persetujuan terhadap dukungan dari masyarakat. KPU dan Bawaslu setempat akan memeriksa dukungan dengan memverifikasi data dari Daftar Pemilihan Tetap (DPT) setempat. Jumlah dukungan minimal yang dibutuhkan adalah 30% dari jumlah kursi anggota dewan yang ada di wilayah setempat.
Setelah seluruh tahap proses pencalegan dilalui dengan baik, Bawaslu bertugas untuk meninjau kembali seluruh hasil pencalegan. Bawaslu akan memantau penetapan caleg dan distribusi kursi. Hal ini dilakukan agar tidak ada praktik kecurangan yang terjadi dalam penentuan jumlah perolehan suara. Bawaslu harus memperhatikan seluruh tahapnya karena segala bentuk kecurangan dalam proses pencalonan akan berdampak pada hasil akhir Pemilu.
Maka dari itu, Bawaslu harus sigap dan bekerja dengan cepat dalam memeriksa dan memvalidasi proses pencalegan di setiap wilayah. Bawaslu harus mampu mengidentifikasi setiap praktik kecurangan dan memastikan bahwa seluruh proses dilakukan secara adil dan proporsional.
Namun, pada Pileg 2024, Bawaslu akan memiliki tantangan yang lebih kompleks karena pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Untuk itu, Bawaslu harus bisa memastikan agar protokol kesehatan tetap dilakukan saat proses pencalegan. Bawaslu juga harus mampu berinovasi untuk memastikan fungsi pengawasannya tetap berjalan dengan optimal.
Oleh karena itu, Bawaslu terus melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait proses pencalegan dan perkembangan terbaru mengenai tahapan proses pencalonan. Dalam hal ini, Bawaslu juga meminta kerja sama dari semua pihak agar proses pencalegan dapat berjalan dengan baik dan tidak terjadi praktik kecurangan yang merugikan semua pihak.
Sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu senantiasa berupaya untuk memberikan bentuk pengawasan yang efektif dan memastikan integritas dan transparansi dalam setiap tahap proses pemilu. Terlebih dalam proses pencalegan dimana kecurangan bisa terjadi di setiap tahapannya. Oleh karena itu, Bawaslu siap memantau dan memeriksa setiap tahap dan memastikan bahwa aturan dalam proses pencalonan dapat diimplementasikan dengan baik. Ini semua dilakukan untuk memastikan bahwa rakyat memiliki perwakilan yang baik dan mampu memperjuangkan aspirasi mereka.
Dalam Pileg 2024, Bawaslu akan menempuh berbagai inovasi dan teknologi dalam rangka memastikan keberhasilannya. Hal ini tentu merupakan tantangan besar bagi Bawaslu, tetapi di sisi lain juga merupakan peluang bagi Bawaslu untuk meningkatkan kinerjanya dan memberikan pengawasan yang efektif bagi Pemilu di Indonesia. Mari kita berkontribusi untuk menjaga integritas dan transparansi dalam Pemilu dengan mendukung kerja Bawaslu.
Original Post By Dmarket
